Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tanggal 16 November kini dikenal sebagai “Hari Nakba Bahrain” di kalangan aktivis agama, budaya, dan media. Sebutan tersebut muncul setelah pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dan 15 tahun terhadap 69 warga Bahrain, termasuk puluhan ulama terkemuka. Peristiwa ini kembali menarik perhatian para pengamat terhadap proses pengadilan yang menjerat sejumlah tokoh agama di negara tersebut.
Menurut laporan itu, putusan tersebut disampaikan kepada hakim al-Ajlan melalui instruksi langsung Dewan Pertahanan Tertinggi yang dipimpin Hamad bin Isa, Raja Bahrain, bersama putranya, Nasser, dan Menteri Dalam Negeri. Hakim kemudian membacakan putusan yang dinilai bermotif balas dendam itu dalam waktu kurang dari tiga menit.
Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi lembaga peradilan dan bagaimana keputusan dalam perkara ini sesungguhnya dibuat.
Situs berita Mir'at al-Bahrain, dalam laporannya yang menyinggung istilah “Hari Nakba Bahrain” dan pernyataan Ayatullah Syekh Isa Qassim, menggambarkan pemenjaraan para ulama bukan sebagai akhir perjuangan, melainkan sebagai “pendorong perjuangan di jalan Islam, kebebasan, martabat, dan perebutan kembali hak-hak rakyat”.
Menurut media tersebut, pandangan ini mengandung pesan moral dan politik mengenai dampak putusan pengadilan. Penjara mungkin dapat merampas kebebasan seorang ulama, tetapi tidak dapat menghapus kedudukannya di tengah masyarakat. Bahkan, upaya untuk menyingkirkan seorang ulama justru dapat membuat masyarakat semakin erat bersatu di sekelilingnya.
Dengan demikian, penderitaan yang hendak ditimpakan rezim kepada para ulama berpotensi berbalik merugikan rezim dan orang-orang di sekitarnya. Vonis penjara yang semula dimaksudkan untuk membungkam suara para ulama justru dapat menjadi pemicu berlanjutnya perjuangan demi kebebasan dan martabat.
Kritik terhadap Sembilan Anggota Parlemen yang Mendukung Putusan Pengadilan
Mir'at al-Bahrain juga menyoroti pernyataan sembilan anggota parlemen yang diterbitkan segera setelah vonis dijatuhkan. Media tersebut menyebut pernyataan itu sebagai “awal dari sebuah pertunjukan yang memalukan”.
Kesembilan anggota parlemen tersebut mendukung putusan pengadilan dengan menggunakan alasan keamanan, kedaulatan, dan persatuan nasional. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap Menteri Dalam Negeri dan aparat keamanan Bahrain.
Dalam pernyataannya, mereka membenarkan tuduhan terorisme, konspirasi, dan hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran terhadap para terdakwa, meskipun perkara tersebut belum melewati seluruh tahapan banding.
Menurut laporan itu, terdapat kontradiksi yang mencolok dalam sikap para anggota parlemen tersebut. Di satu sisi, mereka mengatasnamakan independensi lembaga peradilan. Namun, di sisi lain, mereka justru menerima putusan pengadilan sebagai keputusan final sebelum seluruh proses hukum selesai.
Pernyataan sembilan anggota parlemen itu juga memberikan ruang cukup besar untuk memuji Menteri Dalam Negeri dan aparat keamanan, tetapi sama sekali tidak menyinggung hak-hak para terpidana maupun keberatan yang disampaikan mengenai proses persidangan.
Melalui sikap tersebut, mereka dinilai telah memberikan dukungan politik parlemen kepada posisi pemerintah, tanpa memperlihatkan sedikit pun independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Para Ulama Syiah dan Kedudukannya dalam Sejarah Bahrain
Laporan itu menegaskan bahwa perkara tersebut tidak melibatkan orang-orang yang tidak dikenal atau kelompok kecil di pinggiran masyarakat. Di antara mereka yang dijatuhi hukuman terdapat puluhan ulama Syiah yang berasal dari lembaga keagamaan dengan akar sejarah panjang di Bahrain.
Lembaga keagamaan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan intelektual, sosial, dan keagamaan masyarakat Bahrain selama berabad-abad, jauh sebelum sistem parlemen dalam bentuknya sekarang muncul.
Kedudukan keagamaan dan sosial tersebut tentu tidak membuat seseorang kebal terhadap pertanggungjawaban hukum. Namun, kedudukan itu juga tidak dapat dihapus hanya dengan mengajukan tuduhan.
Karena itu, bagi masyarakat yang mengenal sejarah serta kedudukan para ulama tersebut, kegembiraan sebagian pihak atas pemenjaraan puluhan tokoh agama bukanlah sesuatu yang dapat diterima begitu saja.
Ketika Wakil Rakyat Berubah Menjadi Penopang Kekuasaan
Pada bagian akhir, Mir'at al-Bahrain mengkritik konsep “kemitraan nasional” yang digunakan oleh sejumlah anggota parlemen untuk membenarkan dukungan mereka kepada pemerintah. Menurut media tersebut, kemitraan nasional kehilangan maknanya ketika dijadikan alasan untuk mendukung vonis terhadap para ulama sebelum proses peradilan benar-benar berakhir.
Laporan itu menggambarkan para anggota parlemen yang menyebut diri sebagai “mitra bangsa” kini telah berubah menjadi tiang penyangga layar kekuasaan.
“Ketika kekuasaan mengembangkan layarnya untuk menghadapi para ulama, ternyata layar itu telah terikat kuat pada tiang parlemen, dan tiang tersebut pun siap menopangnya,” tulis media itu.
Menurut laporan tersebut, hubungan kemitraan semacam ini hanya berlaku selama para pendukungnya tetap berada di barisan penguasa. Namun, begitu mereka sendiri menjadi sasaran tuduhan kekuasaan, ruang kemitraan itu akan menyempit dan tidak lagi memberikan perlindungan.
Peringatan terhadap Masa Depan Para Pendukung Rezim Al Khalifa
Pada bagian penutup, Mir'at al-Bahrain menyampaikan peringatan keras mengenai kemungkinan munculnya kampanye-kampanye politik untuk mendukung putusan pengadilan.
Media itu memperkirakan bahwa dalam beberapa hari mendatang akan muncul berbagai kampanye yang dipenuhi penghinaan, perilaku tidak bermoral, dan persaingan untuk menunjukkan kesetiaan kepada penguasa.
“Hari-hari mendatang akan menyaksikan kampanye-kampanye rendahan, yang isinya penuh keburukan, caranya tidak bermoral, dan hinaannya mencerminkan kerendahan budi. Kampanye-kampanye itu akan berlomba mendukung putusan Dewan Pertahanan Tertinggi serta menyampaikan ucapan selamat kepada Hamad dan keluarganya,” tulis media tersebut.
Mir'at al-Bahrain menyebut situasi itu sebagai sebuah “perayaan besar yang membawa malapetaka”, tempat segala bentuk kerendahan, ketidakmaluan, dan kemerosotan moral berkumpul. Namun, media tersebut memperingatkan bahwa perayaan itu tidak akan berlangsung lama.
“Pesta ini tidak akan bertahan lama. Mereka yang menyebut diri sebagai ‘mitra bangsa’ dan ‘pendukung penguasa’ pada akhirnya akan mendengar bahwa raja mereka telah jatuh, disingkirkan, dan menuju neraka,” tulisnya.
Media tersebut menutup laporannya dengan sebuah ungkapan peringatan: “Pada hari itulah, seorang mukmin tidak akan tersengat dua kali dari lubang yang sama.”
Komentar Anda